GURU PAI dikunjungi Sub Direktur Kesejahteraan Apresiasi Perlindungan Pendidikan Menengah KEMDIKBUD RI

KESHARLINDUNG KEMDIKBUD RI DAN KASUS HUKUM GURU PAI AHMAD ZAILANI

Kamis ini, tepatnya pukul 16.30 sore, 19 Juli 2018, Kepala Sub Direktur Kesejahteraan Apresiasi Perlindungan Pendidikan Menengah (Kesharlindung) Kemdikbud RI Bapak Kadarisman dan Staff Ahli dibidang Hukum Bapak Anshori, menemui Ahmad Zailani Butar-Butar, bersama saya (Ahmad Taufik Nasution). Pertemuan ini merupakan perhatian Pemerintah melalui Kesharlindung, Kemdikbud RI.

Sore ini, kami melakukan pertemuan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bidang Ketenagaan, untuk membicarakan kasus hukum yang menimpa guru PAI SMA Diponegoro, Asahan, Ahmad Zailani. Kasusnya pada tanggal 21 Juli 2018 ini, tepat sudah memasuki satu tahun.

Tentunya pertemuan ini merupakan Perjuangan dan Babak Baru Pengurus Dpp Agpaii, melalui AGPAII (Asosiasi Guru PAI Indonesia) memperjuangkan kasus ini setelah diviralkan oleh ketua DPP AGPAII Mahnan Marbawi melalui youtube (5000 viewer), menyaksikan pernyataan dan pembelaan terhadap anggotanya di Jakarta.

Dalam pertemuan ini, Kepala Kesharlindung berharap ada upaya untuk pembahasan atas kasus dugaan Penganiayaan terhadap guru PAI, yg sekarang masuk proses Banding. Perlu Peran PGRI Sumatera Utara, melalui Departemen Hukum, untuk mempelajari dan menyikapi kasus ini, karena yang bersangkutan, Saudara Zailani menurut pengakuannnya adalah anggota PGRI.

Besok, Jumat Pagi akan dilanjutkan pertemuan dengan Kepala Sekolah SMA Diponegora, untuk mendengarkan bagaimana kronologis peristiwa, sekaligus akan dilakukan pertemuan dengan guru-gu disana, yang berjumlah kisaran 30 guru, untuk mensosialisasikan tentang regulasi Perlindungan Guru.

Ketua GPAII Sumatera Utara, Ali Nurdin, juga terus mendorong tuntasnya kasus perlindungan guru terhadap Zailanai, sebagai guru PAI (Pendidikan Agama Islam).

Saya berharap, kasus ini merupakan kasus yang terakhir menimpa guri PAI, guru harus terus melakukan tugasnya membina akhlak siswa. Negara harus hadir, jika guru PAI tidak lagi punya wibawa dan martabat sebagai guru, maka amanat konstitusi untuk menjadikan siswa yang berakhlak (berkarakter) akan sangat sulit terwujud.

Kasubdit Kesharlindung, Bapak Kadarisman, berharap proses hukum, sudah merupakan wilayah hukum, sehingga Beliau berharap Dinas Pendidikan dan PGRI Sumut untuk bersama-sama memberi dukungan moral kepada para guru dan mensosialisasikan perlunya meningkatkan perlindungan kepada guru di Sumut.

Dari pertemuan dan diskusi bersama beberapa informasi perlu untuk diperhatikan kedepan dalam hal Pendidikan.

Pertama.
Perlunya sosoalisasi yang luas kepada guru tentang pentingnya perlindungan guru, selama ini pelatihan-pelatihan pada teknis dan metodologi pembelajaran dan evaluasi pada kurikulum, sementara persoalan hukum, hingga kini, belum sampai ke daerah apa lagi sekolah, selama ini pelatihan perlindungan, dilakukan Kemdikbud melalui Kesharlindung terbatas pada perwakilan provinsi saja. Perlu desiminasi hingga ke sekolah-sekolah.

Kedua.
Sejak SMA dan SMK dikelola Provinsi Sumatera melalui Dinas Pendidikan, maka persoalan dan program pengelolaan Pendidikan pada Menengah Atas belum maksimal, disebabkan terbatasnya anggaran, Pemprov Sumut menganggarkan kisaran 4,7 T tahun 2017 (?). Anggaran Pendidikan di Sumut ini pada peringkat 29 nasional.

Persoalan terbatasnya anggaran, salah satunya persoalan pendapatan daerah Sumut yang perlu ditingkatkan, misalnya upaya bagi hasil Perkebunan yang luas di Sumut, selama ini hanya pajak bumi dan bangunan saja yang diperoleh, tidak ada bagi hasil, karena Perkebunan dikelola BUMN, berbeda dengan gas yang mengamanahkan hasil dari pengelolaan gas lebih besar ke daerah, sehingga provinsi dan kabupaten yang menghasilkan gas, kesejahteraan guru dan anggaran pendidikan signifikan, misalnya di Bontang Kalimantan Timur, guru-guru disana, ketika saya visiting, Program Kemenag, Selama sepuluh hari, saya mendapat info bahwa guru disana mendapatkan intensif 1,500.000 dari APBD (diluar gaji pokok dan uang sertifikasi).

Ketiga.
Khusus Issu Guru PAI yang akan dikeloka Kemdikbud dan Dinas Kabuoaten dalam hal pencairan sertifikasi, ternyata persoalannya pada anggaran di Kementrian Keuangan yang menilai adanya dua lisme pengelolaan terhadap guru PAI pada sekolah, persoalan dualisme inilah salah satu penyebab Kementrian Keuangan menghadapi kesulitan pertanggungjawaban atas dualisme ini. Menurut hemat saya, adanya dua pengelola atas sistem dan pembinaan PAI menjadi kesulitan, hal ini juga dirasakan oleh guru, kecuali jika Presiden memanggil Kemdikbud dan Kemenag untuk mengalihkan Direktorat PAI di Kemenag ke Kemdimbud dengan catatan diajukan ke DPR, artinya seluruh rekrutmen Guru, Pengelolaan Kompetensi PAI, Pelatihan dan Pengembangan PAI pada sekolah seluruhnya dikelolah Kemdikbud. Wallahu’alam bishawab

Penulis Ahmad Taufik Nasution
(Guru PAI Berprestasi Juara 1 Tingkat Provinsi Sumut, Anggota Tim Pengembangan Kurikulum Dinas Provinsi Sumut, dan Guru SMA Negeri 2 Lubuk Pakam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *